Ketika Etnis Menjadi Kambing Hitam: Membaca Ulang Konflik Dayak & Madura

Kalau kita berbicara tentang Indonesia, kita pasti tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Ada banyak suku, agama, budaya, dan bahasa yang hidup berdampingan. Keberagaman ini sebenarnya menjadi kekayaan bagi Indonesia, tetapi di sisi lain, perbedaan juga bisa menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan baik.

Salah satu contoh konflik yang cukup besar adalah konflik antara masyarakat Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah, yang meledak pada tahun 2001. Konflik ini sering kali kita kenal secara sederhana sebagai konflik antarsuku atau konflik antara Dayak dan Madura. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, sebenarnya persoalannya tidak sesederhana itu. Jadi, konflik ini bukan tiba-tiba muncul pada tahun 2001. Sebelum konflik tersebut meledak, sebenarnya sudah ada berbagai ketegangan yang berlangsung cukup lama.

Pada masa sebelum konflik, masyarakat Madura memiliki posisi ekonomi yang cukup kuat di Sampit. Mereka banyak bergerak di sektor perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Bahkan dalam penelitian yang dibahas di paper ini, disebutkan bahwa masyarakat Madura mencapai sekitar 60 persen dari populasi dan cukup mendominasi sektor perdagangan. Di sisi lain, masyarakat Dayak sebagai masyarakat lokal mulai merasakan adanya kecemburuan sosial. Mereka melihat para pendatang, terutama masyarakat Madura, memiliki keberhasilan ekonomi yang lebih besar. Persaingan dalam mendapatkan sumber daya, pekerjaan, dan akses ekonomi akhirnya menciptakan perasaan tersingkir di wilayah sendiri.

Masalahnya kemudian tidak hanya berhenti pada ekonomi. Ada juga persoalan budaya dan komunikasi. Masyarakat Madura cenderung tinggal dalam komunitas mereka sendiri sehingga proses akulturasi dengan masyarakat lokal tidak berjalan secara maksimal.

Kemudian muncul juga persoalan mengenai tanah dan penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat Dayak merasa bahwa tanah mereka diserobot oleh pendatang. Ketika terjadi konflik atau tindak kekerasan, masyarakat juga merasa bahwa aparat penegak hukum tidak selalu memberikan penyelesaian yang adil.

Dan yang membuat situasi semakin rumit adalah sebenarnya sebelum tahun 2001 sudah pernah terjadi beberapa insiden antara masyarakat Dayak dan Madura. Misalnya pada tahun 1972, 1982, 1996, 1997, hingga tahun 2000 dan Desember 2000. Beberapa kasus tersebut menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan yang terus menumpuk.

Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa konflik Sampit sebenarnya seperti sebuah masalah yang terus menumpuk. Konfliknya belum benar-benar selesai, tetapi ketegangan terus bertambah.

Kemudian masuk ke tahap konfrontasi. Ketegangan antara kedua kelompok semakin terbuka. Perbedaan budaya, persaingan ekonomi, persoalan tanah, kecemburuan sosial, dan lemahnya penyelesaian hukum akhirnya saling berhubungan. Sampai akhirnya pada Februari 2001, konflik tersebut mencapai titik krisis.

Pada tanggal 18 Februari 2001, konflik mencapai puncaknya dan menimbulkan korban dari kedua kelompok. Situasi kemudian semakin membesar ketika kelompok-kelompok dari luar Sampit ikut masuk. Kekerasan semakin meluas dan berlangsung selama beberapa minggu. Pada tahap ini, konflik tidak lagi sekadar perselisihan antara beberapa individu. Identitas etnis mulai digunakan sebagai pembeda antara "kami" dan "mereka". Akibatnya, masyarakat yang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam persoalan awal juga ikut terdampak. Inilah yang kemudian membuat konflik Sampit menjadi sangat besar dan dikenal sebagai salah satu konflik etnis paling serius di Indonesia pada masa pasca-Reformasi.

Kalau kita melihat dampaknya, tentu sangat besar. Banyak rumah, ruko, pasar, dan tempat usaha yang rusak atau ditinggalkan. Aktivitas ekonomi terganggu, banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, dan hubungan sosial antara masyarakat Dayak dan Madura juga mengalami kerusakan. Selain kerugian secara fisik dan ekonomi, ada juga dampak psikologis. Masyarakat yang mengalami konflik membawa trauma yang tidak selesai hanya ketika kekerasan berhenti. Karena itu, pemulihan mental dan hubungan sosial menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik.

Kemudian, kita masuk ke tahap pasca-konflik. Setelah kekerasan berakhir, mulai dilakukan berbagai upaya untuk membangun kembali perdamaian. Pemerintah melakukan evakuasi, meningkatkan keamanan, dan menangkap pihak-pihak yang dianggap menjadi provokator. Kemudian juga dilakukan upaya rekonsiliasi antara masyarakat Dayak dan Madura.

Salah satu simbol dari perdamaian tersebut adalah dibangunnya monumen perdamaian di Sampit. Monumen tersebut menjadi pengingat bahwa konflik yang pernah terjadi tidak boleh terulang kembali. Namun, perdamaian ternyata bukan berarti semua masalah langsung selesai. Identitas budaya masyarakat Madura di Sampit juga mengalami perubahan. Misalnya dalam penggunaan bahasa, pakaian, tradisi, dan kesenian. Bahasa Madura sebagai bahasa pergaulan mulai bergeser ke bahasa Banjar, sementara beberapa unsur budaya Madura mengalami perubahan atau bahkan kemunduran. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebuah konflik tidak hanya mengubah kondisi fisik suatu daerah, tetapi juga bisa mengubah identitas dan kehidupan sosial masyarakat dalam jangka panjang. Lalu, sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari konflik ini? Menurut pembahasan dalam cerita, akar masalah konflik Madura-Dayak bukan hanya persoalan etnis. Isu etnis memang menjadi sesuatu yang paling terlihat ketika konflik sudah meledak, tetapi di balik itu terdapat masalah yang lebih mendasar. Ada ketidaksetaraan ekonomi, persaingan sumber daya, persoalan akulturasi budaya, ketidakadilan dalam penegakan hukum, marginalisasi masyarakat lokal, serta kegagalan komunikasi antarbudaya. Jadi, bisa dikatakan bahwa sentimen etnis merupakan sesuatu yang membuat konflik menjadi semakin besar, sedangkan akar masalahnya sudah terbentuk jauh sebelum konflik tersebut meledak. Selain itu, media juga memiliki peran dalam membentuk persepsi masyarakat. Konflik merupakan peristiwa yang memiliki nilai berita tinggi karena berkaitan dengan kekerasan dan korban. Ketika suatu peristiwa terus diberitakan dengan penekanan tertentu, masyarakat dapat melihat peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang semakin besar dan signifikan. Inilah yang dalam paper disebut sebagai "blow up", yaitu ketika suatu isu diperbesar atau disensasionalisasi sehingga memengaruhi cara masyarakat melihat konflik. Karena itu, kita tidak cukup hanya melihat konflik Sampit sebagai cerita tentang "Dayak melawan Madura". Kalau kita hanya melihat dari sisi tersebut, kita justru bisa kehilangan akar masalah sebenarnya.

Penyelesaian konflik juga tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dari kedua kelompok, serta pihak-pihak lain yang dapat menjadi perantara. Salah satu contoh upaya tersebut adalah Musyawarah Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan atau MDABBK yang dilaksanakan pada tahun 2002. Forum tersebut mempertemukan berbagai pihak untuk membangun suasana damai, mendukung rekonsiliasi dan rehabilitasi, serta mencegah munculnya informasi yang salah dan provokasi yang dapat memicu konflik kembali. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, konflik Sampit mengajarkan bahwa konflik sosial biasanya tidak lahir dari satu penyebab saja. Konflik bisa muncul karena masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, komunikasi, dan ketidakadilan yang berlangsung dalam waktu lama. Dan ketika masalah tersebut tidak diselesaikan, sebuah kejadian kecil dapat menjadi pemicu yang membuat konflik yang sudah lama terpendam akhirnya meledak. Karena itu, solusi yang ditawarkan bukan hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga menyelesaikan akar masalahnya. Mulai dari memperkuat dialog antarbudaya dan antaretnis, menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, memperkuat peran mediator, meningkatkan pendidikan perdamaian dan literasi konflik, sampai melakukan monitoring setelah konflik. Pada akhirnya, konflik Sampit bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Konflik tersebut menunjukkan bahwa ketika keberagaman tidak diikuti dengan komunikasi, keadilan, dan rasa saling menghargai, perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan bisa berubah menjadi sumber perpecahan. Karena itu, pelajaran paling penting dari konflik ini adalah bahwa menjaga perdamaian tidak cukup dilakukan setelah konflik terjadi. Perdamaian harus dibangun sejak sebelum konflik muncul, dengan memahami akar masalah, membuka ruang dialog, dan memastikan setiap kelompok merasa diperlakukan secara adil.